Analis Israel: Jika Pemilu Jurdil Digelar di Mesir, Ikhwanul Muslimin Menang Mayoritas

Sebuah studi baru Israel dari Pusat Studi Strategi Begin Sadat milik Universitas Bar Eilan menilai bahwa masyarakat Mesir terkekang di era Hosni Mubarak dan kini mereka sudah terbebas dari belenggu baja itu.

Analis politik Israel Dr. Mardakhe Cedar yang pernah berkhidmat di unit intelijen militer mengatakan, situasi sekarang di Mesir seperti dalam "panci tertutup" yang dipanaskan dan kini tutupnya tiba-tiba terbuka. Dan tiba-tiba kesadaran publik Arab muncul untuk menggunakan sarana legal untuk mengendalikan konflik. Masyarakat Mesir memiliki banyak tuntutan dan kini siap memulai perjuangan bersenjata untuk mewujudkan cita-cita mereka.

Ia melanjutkan, kasus kekerasan terhadap markas-markas politik, penjarahan aset museum, perpustakaan pemerintahan, dan di pusat perbelanjaaan adalah karena warga keluar dari hukum. Bisa jadi ini akan terjadi dalam beberapa saat seperti yang pernah terjadi di Irak pasca jatuhnya Saddam Husain 2003. Kini juga ada kelompok Islam radikal di Mesir melakukan tindakan kekerasan.

Mengutip rekan di Mesir yang bekerja di kedubes Kairo di Tel Aviv, analis Israel ini mengatakan, di Mesir era Hosni Mubarak tidak ada kode etik dan hukum, tidak ada batasan dan tidak ada kediktatoran seseorang, semua orang berbuat semau dia, ia bebas memilih setiap saat apa yang dia pilih tanpa menahan diri atau menganggap orang lain. Lampu merah di jalan hanya nasihat, suap sudah menjadi standar ukuran, seseorang bisa membangun apapun yang ia inginkan, seorang direktur bebas memilih anaknya atau saudaranya terlepas dari keahlian mereka. Melakukan kekerasan terhadap pihak lemah adalah hal biasa dilakukan pejabat di Mesir. Inilah yang membuat rezim Mubarak lemah yang tidak berwibawa di mata masyarakat Mesir.

Menurutnya militer Mesir hanya diberi wewenang selama enam bulan untuk mengatur pemerintahan. Setelah itu Partai Nasional Demokrat, Partai Wafd, Nashiriyin, Sosialis Komunis dan kelompok agama radikal, termasuk Ikhwanul Muslimin akan berusaha mengatur urusan sesuai dengan kepentingan dan prinsipnya. Menurut studi Israel ini, situasi itu akan menyebabkan konflik di jalan-jalan sehingga akan terjadi kevacuman politik yang akan memberikan kesempatan kepada agenda asing bermain di sana.

Iran, Hizbullah Libanon dan Hamas Palestina sedang menunggu dengan sabar kekuatan Mesir itu meminta bantuan agar intervensi dengan persoalan internal Mesir. Hal ini persis terjadi di rezim Sadam Husain yang saat ini belum stabil secara politik.

Menurut Cedar, pengamat urusan dunia Arab dan Islam ini militer Mesir hingga kini tidak menunjukkan akan menguasai pemerintahan secara permanen. Namun bisa jadi akan berubah ketika militer merasakan enaknya berkuasa.

Ia menegaskan tuntutan Ikhwanul Muslimin adalah pemilu ulang yang pernah dimanipulasi di bulan November lalu dimana IM mendapat 30% kursi di parlemen.

Cedar menegaskan, jika militer menuruti tuntutan pemilu ulang dan digelar secara jurdil maka IM akan mendapat suara mayoritas seperti yang terjadi di Turki dimana pemerintah akan menjalankan agenda Islam dan bisa jadi IM akan mengubah konstitusi setelah menang pemilu untuk menghalangi kaum secular seperti yang terjadi dalam revolusi Islam Iran tahun 1979.

Masa mendatang bisa jadi akan terjadi chaos sosial dan politik di Mesir jika Majlis Rakyat menolak mengendalikan inisiatif selama kurun waktu lama. Namun pembunuhan berlatar belakang politik tidak aka nada. Situasi chaos itu bisa jadi akan menondorong warga Mesir untuk mendeklarasikan pengangkatan pemimpin yang berkepribadian kuat dan memiliki agenda jelas untuk dijadikan penopang.

Analis ini menyimpulkan bahwa dalam jangka waktu dekat, masyarakat Mesir akan menghadapi konspirasi politik yang tiada henti dan akan terjadi situasi chaos. Karenanya, dunia harus siap menghadapi situasi di Mesir. Situasi pergolakan ini akan mengancap terusan Suez dan perdamaian dengan Israel serta stabilitas di kawasan Timur Tengah. [bsyr, InfoPalestina]